Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 dalam Rapat Pleno Terbuka yang digelar di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (6/7).
Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Wahyu Dinata, dan dihadiri jajaran komisioner KPU DKI Jakarta, perwakilan Bawaslu DKI Jakarta, KPU kabupaten/kota, serta sejumlah instansi seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kodam Jaya, Kejaksaan, Badan Kesbangpol, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, hingga Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta.
Dalam sambutannya, Wahyu Dinata menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih kini menjadi agenda berkelanjutan yang dilakukan setiap semester, tidak hanya menjelang pelaksanaan pemilu. Menurutnya, pembaruan data pemilih merupakan bagian penting untuk menjaga kualitas daftar pemilih sekaligus mendukung penyelenggaraan pemilu yang akurat.
Ia mengatakan proses pemutakhiran tidak dapat dilakukan KPU secara mandiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk Dukcapil, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Badan Kesbangpol, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pertamanan, serta Kominfotik DKI Jakarta. Sinergi tersebut diperlukan untuk memperbarui data pemilih yang mengalami perubahan status, seperti meninggal dunia, pindah domisili, menikah, hingga pensiun dari TNI maupun Polri.
Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang KPU DKI Jakarta, Muhammad Tarmizi, menyampaikan bahwa pemutakhiran data dilakukan untuk mewujudkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang lebih akurat dan berkualitas. Menurutnya, persoalan data ganda, data tidak valid, maupun pemilih yang telah meninggal masih menjadi perhatian sehingga pembaruan data secara berkala diperlukan untuk meminimalisasi potensi permasalahan tersebut.
Ia juga mengungkapkan masih ditemukan sejumlah warga yang tercatat sebagai pemilih luar negeri meski tidak pernah menetap di luar Indonesia. Selain itu, perubahan domisili dan status kependudukan membuat data pemilih bersifat dinamis sehingga harus terus diperbarui.
Dalam rapat tersebut, KPU DKI Jakarta menetapkan jumlah pemilih berkelanjutan Semester I Tahun 2026 sebanyak 8.234.735 pemilih, terdiri atas 4.061.651 pemilih laki-laki dan 4.173.084 pemilih perempuan, yang tersebar di 44 kecamatan dan 267 kelurahan di enam wilayah administrasi.
Jakarta Timur menjadi wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak, yakni 2.387.647 pemilih, disusul Jakarta Barat sebanyak 1.918.708 pemilih, Jakarta Selatan 1.751.287 pemilih, Jakarta Utara 1.354.252 pemilih, Jakarta Pusat 801.448 pemilih, dan Kabupaten Kepulauan Seribu 21.393 pemilih.
Dalam forum tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan masih terdapat 38 data pemilih yang menjadi catatan dan perlu ditindaklanjuti oleh KPU kabupaten/kota.
Sementara itu, Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengungkapkan masih terdapat selisih sekitar 150 ribu data antara basis data kependudukan dengan data KPU. Selisih tersebut dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya perubahan status menjadi anggota TNI/Polri, perpindahan domisili, hingga perubahan status wajib KTP. Dukcapil menyatakan siap terus melakukan sinkronisasi data bersama KPU agar daftar pemilih semakin akurat.
Sejumlah instansi lain juga menyatakan komitmennya mendukung proses pemutakhiran data pemilih. Kodam Jaya menyatakan siap berkoordinasi terkait data personel TNI, Kejaksaan menilai pemutakhiran data penting untuk mendukung kebutuhan logistik pemilu, sedangkan Kominfotik DKI Jakarta menyatakan siap membantu sosialisasi kepada masyarakat, termasuk menjangkau pemilih pemula menjelang Pemilu 2029.
Rapat pleno ditutup dengan penetapan hasil rekapitulasi PDPB Semester I Tahun 2026, dilanjutkan penandatanganan berita acara, penyerahan dokumen hasil pleno, dan foto bersama. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.
(Humas Polres Metro Jakarta Pusat)
