Jakarta, Senin, 22 Desember 2025 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta menggelar Roadshow Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan sebagai upaya memperkuat kapabilitas internal sekaligus membangun sinergi strategis dengan insan pers dan organisasi media. Kegiatan ini dilaksanakan di Sekretariat Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI), Jl. Pembina I RT 15 RW 02, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dan dihadiri jajaran Bawaslu DKI Jakarta, pimpinan organisasi pers, serta pengelola media daring.
Salah satu narasumber utama, Monang Silalahi, menekankan bahwa penguatan kelembagaan Bawaslu tidak hanya bersandar pada struktur organisasi, tetapi juga pada kepercayaan publik yang dibangun melalui keterbukaan informasi dan komunikasi yang sehat dengan media.
“Pengawasan pemilu tidak bisa hanya mengandalkan struktur kelembagaan. Kepercayaan publik dibangun melalui transparansi, komunikasi yang terbuka, dan kerja sama yang baik dengan media,” ujar Monang.
Dalam sesi diskusi terpisah, Reky Putra Jaya, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, turut berbagi perspektif mengenai mekanisme penanganan pelanggaran serta pentingnya peran pemantauan masyarakat dalam menjaga proses pemilu yang adil dan jujur. Dalam forum tersebut, Reky menjelaskan tentang keterlibatan Bawaslu dalam memastikan masyarakat memahami tahapan pemilu dan hak-hak pemilih.
“Kami terus mendorong keterlibatan publik dalam proses pengawasan. Ketika masyarakat aktif dan paham mekanisme pemilu, potensi pelanggaran dapat dideteksi lebih dini dan ditangani secara lebih efektif,” kata Reky Putra Jaya, menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pengawas dan publik dalam memperkuat kualitas demokrasi di tingkat akar rumput.
Forum diskusi juga menghadirkan AYS Prayogie, Ketua Umum Media Independen Online (MIO) Indonesia, yang menyatakan bahwa media independen memegang peranan penting dalam sistem pengawasan demokrasi.
“Media independen memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ruang publik tetap jernih. Dalam konteks pemilu, media bukan hanya penyampai informasi, tetapi bagian dari sistem pengawasan demokrasi,” ujar AYS Prayogie.
Menurutnya, penguatan kelembagaan Bawaslu harus berjalan beriringan dengan penguatan ekosistem media yang sehat, yang berlandaskan pada verifikasi, keberimbangan, dan etika jurnalistik.
Sementara itu, Ismail Lutan, Ketua Umum Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI), menegaskan pentingnya etika jurnalistik dalam menjaga kualitas pemberitaan sekaligus integritas demokrasi.
“Jurnalis memiliki tanggung jawab etis untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mendidik. Etika jurnalistik adalah fondasi agar demokrasi tidak terseret oleh informasi yang menyesatkan,” tegasnya.
