Jakarta Pusat — Kepolisian terus memastikan setiap tahapan pembangunan strategis nasional berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pada Rabu, 17 Desember 2025, Bhabinkamtibmas Kelurahan Duri Pulo, Aipda Purwanto, melaksanakan monitoring kegiatan musyawarah bentuk ganti kerugian pengadaan tanah proyek Jalan Tol Semanan–Sunter yang digelar di RPTRA Melati Duri Pulo, Jalan Petojo Barat RT 12/01, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
Kegiatan musyawarah tersebut dipimpin langsung oleh Camat Gambir Muhammad Iqbal dan didampingi Lurah Duri Pulo Wina, dengan dihadiri sekitar 400 warga terdampak dari RW 09 Kelurahan Duri Pulo yang dibagi dalam dua tahap pertemuan. Kehadiran Polri dalam kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, mengawal jalannya musyawarah, serta memastikan penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung tertib dan kondusif.
Dalam forum tersebut, disampaikan hasil penilaian ganti kerugian oleh tim penilai terkait tanah dan bangunan yang terdampak proyek jalan tol. Warga diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta keberatan atas nilai ganti kerugian yang ditawarkan. Dari hasil monitoring, sebagian warga menyampaikan ketidakpuasan terhadap besaran nilai ganti rugi per meter yang ditetapkan oleh pihak PUPR, sehingga musyawarah belum menghasilkan kesepakatan final.
Sebagai tindak lanjut, hasil musyawarah sementara akan ditinjau ulang dan dibahas kembali di tingkat RT dan RW untuk menjadi bahan pertimbangan pada pertemuan berikutnya. Polri melalui Bhabinkamtibmas tetap mengedepankan pendekatan humanis dengan mendorong dialog terbuka, menjaga situasi tetap aman, serta mengimbau warga agar menyampaikan aspirasi secara damai dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen dalam mengawal setiap proses pembangunan agar berjalan transparan, aman, dan menghormati hak-hak warga. Masyarakat juga diimbau untuk segera menghubungi Bhabinkamtibmas atau Polsek setempat apabila membutuhkan kehadiran polisi dalam setiap tahapan kegiatan di wilayahnya.
(Humas Polres Metro Jakarta Pusat)
