Jakarta – Massa yang tergabung dalam Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan (KWJK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026). Massa menyoroti persoalan pendataan penerima bantuan sosial (bansos), khususnya penentuan kategori desil.
Berdasarkan laporan kepolisian, aksi mulai berlangsung sekitar pukul 10.15 WIB. Massa yang hadir diperkirakan sekitar 250 orang dengan koordinator lapangan Iswadi dan Marlo Sitompul.
Dalam aksinya, massa membawa sejumlah alat peraga berupa pengeras suara, spanduk, poster, serta bendera KWJK dan Merah Putih.
Massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta perubahan indikator penentuan desil, audit dan verifikasi penerima bansos, pelibatan masyarakat dalam proses pendataan, serta perluasan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).Salah satu spanduk yang dibawa massa bertuliskan “Bangun Kekuatan Politik Rakyat Miskin” dan “Kemensos dan BPS Tidak Becus Urus Rakyat Miskin”.
Dalam orasinya, Marlo Sitompul menyebut aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap sistem pendataan kesejahteraan sosial yang menurut mereka tidak mencerminkan kondisi ekonomi warga di lapangan.
“Desil Bermasalah, Negara Gagal Urus Rakyat Miskin!” menjadi tema yang diusung dalam aksi tersebut.Marlo mengklaim pihaknya melalui Posko Advokasi KWJK yang tersebar di 21 kecamatan dan 49 kelurahan di lima wilayah kotamadya Jakarta menemukan lebih dari 2.500 warga yang terancam kehilangan bantuan sosial akibat kategorisasi desil.
Ia kemudian mencontohkan kasus seorang warga bernama Mardiana (39), yang disebut sebagai janda dengan tiga anak dan tinggal di rumah kontrakan di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur.Menurut Marlo, Mardiana bekerja sebagai pengupas bawang merah dengan penghasilan sekitar Rp 35 ribu per hari. Namun, berdasarkan data yang disebutnya tercantum dalam aplikasi Cek Bansos, Mardiana masuk kategori Desil 6 atau kelompok yang dinilai lebih mampu, sehingga bantuan BPNT yang sebelumnya diterima disebut terhenti.
Klaim mengenai kondisi Mardiana tersebut disampaikan oleh massa dalam orasi dan belum disertai keterangan dari pihak Kemensos dalam laporan yang diterima.Massa juga menyoroti penggunaan data kesejahteraan sosial dalam penentuan penerima bantuan. Dalam orasinya disebutkan bahwa pendataan melalui Regsosek dan DTSEN menggunakan pendekatan Proxy Means Test (PMT), yakni memperkirakan kondisi ekonomi keluarga berdasarkan sejumlah indikator pengganti, termasuk kondisi tempat tinggal dan penggunaan listrik.
Sekitar pukul 10.52 WIB, massa tiba di depan Kantor Kemensos. Polisi kemudian membentangkan spanduk bertuliskan, “Selamat Datang Pejuang Aspirasi, Sampaikan Pendapat Dengan Tertib, Kami Siap Melayani.”
Sebanyak 170 personel disiagakan untuk melakukan pengamanan aksi. Personel tersebut terdiri atas unsur Polsek Senen, Gada 44, pasukan Tombak/Dalmas, serta tim negosiasi.
Kapolsek Senen Kompol Martua Malau selaku kepala pengamanan objek sebelumnya mengarahkan personel agar menjalankan pengamanan secara humanis dan komunikatif serta mengantisipasi gangguan lalu lintas selama aksi berlangsung.
(Humas Polres Metro Jakarta Pusat)
