Banyuwangi — Isu praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan belum juga mereda. Kini, publik kembali dikejutkan dengan kabar bahwa jajaran pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi diduga masuk dalam daftar penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Tipikor Polda Jawa Timur terkait dugaan pengambilan fee dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.
Informasi yang beredar menyebutkan, masuknya Dinas Pendidikan Banyuwangi dalam radar penyidik tidak lepas dari laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilayangkan oleh MASPENDIK (Masyarakat Peduli Pendidikan) pada 28 November 2025 lalu.
Ketua MASPENDIK, Yoga Yuliarto, membenarkan bahwa proses hukum tengah berjalan. Ia mengungkapkan telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Unit Tipikor Polda Jatim pada Kamis, 23 April 2026.
“Saya sudah diperiksa sebagai pelapor. Selain itu, penyidik juga menghadirkan sejumlah saksi, termasuk kepala sekolah penerima program revitalisasi. Informasinya, dalam waktu dekat pimpinan Dinas Pendidikan juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan,” ujar Yoga.
Menurutnya, laporan yang ia ajukan merupakan hasil investigasi lapangan yang menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menduga kuat adanya praktik pengambilan fee yang menjadikan program revitalisasi sebagai “ajang bancakan”.
“Saya sudah menyampaikan seluruh temuan kepada penyidik. Harapannya, aparat penegak hukum bisa mengusut tuntas dan membongkar dugaan praktik korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Banyuwangi,” tegasnya.
Yoga juga menegaskan, pihaknya masih mengantongi sejumlah bukti tambahan yang mengarah pada dugaan pelanggaran hukum. MASPENDIK, kata dia, berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas.
“Dunia pendidikan harus bersih dari praktik korupsi. Dugaan yang terjadi di Banyuwangi sudah sangat memprihatinkan dan tidak bisa dibiarkan,” imbuhnya.
Menunggu Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi maupun jajaran pimpinan yang disebut-sebut dalam laporan tersebut belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu, pihak Polda Jawa Timur juga belum merilis pernyataan terbuka terkait status hukum perkara ini.
Kasus ini pun menjadi perhatian publik, mengingat sektor pendidikan seharusnya menjadi ruang yang bersih dari praktik korupsi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
(TIM/Redaksi)
